Bupati Madiun Hadiri Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Organisasi Keagamaan dan Stakeholder
Madiun - Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu melalui Kerjasama Strategis dengan Organisasi Keagamaan dan Stakeholder di Kabupaten Madiun, yang digelar di Hotel Aston Madiun, Kamis (30/10).
Kegiatan ini dibuka oleh Eka Rahmawati, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, S.IP, M.Si, jajaran Forkopimda, Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, perwakilan partai politik peserta Pemilu, KPU Kabupaten Madiun, Ketua PC NU, pelajar, dan berbagai stakeholder terkait.
Dalam acara tersebut, Bawaslu menghadirkan empat narasumber, yakni: Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Adnan Maghribi Sairil Ashar, dari Lembaga Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Jatim, Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya, Angga Putra, Tim Ahli Anggota Komisi II DPR RI.
Usai kegiatan, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menyambut baik terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan upaya memperkuat kelembagaan Bawaslu agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak.
“Sebagaimana tema kegiatan hari ini, penguatan kelembagaan Bawaslu diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan kolaborasi yang baik bersama seluruh stakeholder, pengawasan Pemilu di Kabupaten Madiun dapat berjalan efektif,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan paparan berjudul “Amanah Besar Menjaga Martabat Demokrasi.”
Ia menegaskan bahwa seluruh upaya dalam menjaga demokrasi pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Apapun yang kita lakukan, ujungnya adalah demi kesejahteraan masyarakat. Mari kita wujudkan visi dan misi Kabupaten Madiun BERSAHAJA,” tuturnya.
Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun menyampaikan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Madiun dapat berjalan akuntabel, demokratis, dan transparan.
“Intinya adalah pengakuan publik. Bawaslu, baik di tahapan maupun di luar tahapan Pemilu, harus dipandang masyarakat sebagai lembaga terpercaya dalam pengawasan demokrasi. Karena itu, kami terus menjalin kerjasama dengan OPD, serta lembaga pendidikan di bawah naungan PD Muhammadiyah dan PC NU di Kabupaten Madiun,” jelasnya.(*)
• sumber : prokopimkab
