Pemkab Madiun Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK Jatim Tepat Waktu
Madiun - Bupati Madiun Hari Wuryanto menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin siang (30/3).
Penyerahan tersebut dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, didampingi oleh Pj. Sekda Sigit Budiarto, Inspektur Joko Lelono, serta Kepala BPKAD Mohamad Hadi Sutikno.
Kegiatan ini diawali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian dilanjutkan oleh 37 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur secara bergantian. Penyerahan turut disaksikan para sekretaris daerah, inspektur, serta kepala perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, LKPD yang disampaikan telah melalui proses review oleh inspektorat serta pemeriksaan oleh BPK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim auditor atas sinergi, arahan, dan pendampingan dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin mengapresiasi seluruh kepala daerah beserta jajaran yang telah bekerja keras sehingga mampu menyerahkan LKPD Unaudited tepat waktu.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56, yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni maksimal pada 31 Maret.(*)
• sumber : prokopimkab
