Bupati Madiun Hadiri Apel Kesiapsiagaan Nasional, Damkar, Penyelamatan, Satpol PP, dan Linmas tingkat Provinsi
Madiun - Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak bersama Kasapol PP dan Damkar Kab. Madiun, Didik Harianto, S.Sos, MM menghadiri Apel Kesiapsiagaan Nasional, Damkar, Penyelamatan, Satpol PP, dan Linmas tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Alun-Alun Sidoarjo, Kamis (17/4/2025).
Apel dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ini sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-106 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-75 Satuan Polisi Pamong Praja, dan ke-63 Satuan Perlindungan Masyarakat.
Selain para kepala daerah di lingkup Pemprov Jatim, turut hadir Wagup. Jatim, Emi Dardak, Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono dan sejumlah pejabat eselon lainnya.
Menariknya, dalam kegiatan ini salah satu anggota Satlinmas Kab. Madiun, Bapak Suyatno mendapat penghargaan dan uang apresiasi Rp. 5 juta dari Gubernur Jawa Timur atas pengabdiannya di atas 30 tahun. Anggota Satlinmas dari Kelurahan Pandean, Kab. Madiun itu tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan harunya ketika mendapat penghargaan langsung dari orang nomor satu di jajaran Pemprov. Jawa Timur.
Dalam amanatnya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh petugas yang telah berkontribusi menjaga keamanan, ketertiban, serta melakukan aksi penyelamatan di berbagai kondisi darurat. Menurutnya, kekompakan lintas instansi menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi masyarakat.
Namun demikian, Gubernur Khofifah mencatat masih ada tantangan besar yang harus segera diatasi, terkait status kepegawaian para personel, karena berdasarkan data tahun 2024, 74,9 persen petugas Damkar di Jatim masih berstatus non-ASN, begitu pula dengan 66,7 persen anggota Satpol PP.
Ditemui seusai apel, Bupati Madiun mengakui jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kab. Madiun, maka untuk saat ini jumlah personel pemadam kebakaran maupun anggota Satpol PP masih kurang. Namun demikian, akan tetap dioptimalkan sebagaimana disampaikan Gubernur Jatim, dari sekian petugas Damkar dan anggota Satpol PP ini, 66 persen statusnya masih non ASN, dan Bupati Madiun berharap ada perhatian dari pemerintah pusat.(**)
• sumber : prokopimkab
