Madiun - Dalam upaya mewujudkan validasi data kesejahteraan sosial yang akurat guna mendukung harmonisasi sosial yang adil dan makmur, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial menggelar Dialog Penguatan Kapasitas dan Sinergitas Pilar-Pilar Sosial, bertempat di Pendopo Muda Graha, Selasa (3/6/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., dan diikuti oleh 274 peserta yang terdiri dari enam elemen Pilar-Pilar Sosial, yaitu: Relawan Kebencanaan (Tagana dan Pordam), Fasilitator SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Rehabilitasi Sosial, Forum Karang Taruna.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, Plt. Kepala Dinas Sosial Drs. Hendro Suwondo, M.Pd., serta jajaran staf ahli bupati, asisten Sekda, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun menyampaikan komitmen kuat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, antara lain dengan mendorong iklim investasi yang ramah. Beliau menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif. Evaluasi program pun direncanakan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
“Pilar-pilar sosial harus memiliki target kerja yang jelas. Jangan hanya sekadar menjalankan rutinitas. Informasi yang disampaikan harus riil agar solusi yang diambil juga tepat,” tegas Mas Hari, sapaan akrab Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas para petugas sosial, mengingat mereka terjun langsung ke lapangan. Ia berpesan agar dalam menjalankan tugas, para petugas tidak hanya menggunakan logika dan penglihatan semata, tetapi juga "melihat dengan mata hati" agar tidak keliru dalam memahami kondisi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun menambahkan bahwa para petugas pilar-pilar sosial harus bekerja secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab, terutama dalam proses pendataan sosial yang sangat krusial.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang menjadi ruang interaktif antara peserta dan pimpinan daerah untuk menyampaikan masukan, kendala, dan solusi di lapangan.(*)
• sumber : prokopimkab
Posting Komentar